Karena ogah memasukan Dana Siluman Triliun Rupiah dalam RAPBD DKI Jakarta yang sudah disetujui oleh DPRD, kini hak angket bakal menjegal langkah Ahok dalam membenahi Jakarta.
Kisruh ini bermula saat Ahok mengungkap temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) tentang adanya dana siluman yang besarnya nggak main-main lagi hingga mencapai angka 12 triliun dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2013 silam – Dana siluman gila-gilaan ini kemudian kembali ditemukan dalam APBD 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri, yang besarnya juga mencapai triliunan rupiah.
Temuan dana siluman itu menurut Ahok diketahuinya dari Ketua BPKP ketika itu, Mardiasmo, yang kini menjadi Wamenkeu, bahwa ada dana siluman yang besar di DPRD pada APBD DKI Jakarta tahun 2013, ungkap Ahok kepada awak media di Jakarta kemarin, Kamis (26/02).
Aas dasar kedua temuan itulah Ahok mengusulkan penggunaan e-budgeting untuk anggota DPRD untuk mengontrol kemungkinan masuknya anggaran dana siluman – Namun sayangnya metode e-Budgeting bagi anggota DPRD DKI Jakarta belum bisa dijalankan hingga saat ini, yang di duga sarat dengan kepentingan bagi semua golongan yang tidak mau bermain tranparan.
Karena jika metode e-Budgeting DPRD dijalankan, maka dipastikan kemunculan dugaan dana siluman akan langsung diketahui sejak awal, dan mau tidak mau akan memaksa anggota DPRD menjadi wakil rakyat yang transparan dan bersih.
Berpatokan pada temuan dana siluman pada APBD DKI Jakarta 2013 dan 2014 silam yang belum juga ditindak-lanjuti itulah Ahok kemudian ogah memasukan RAPBD 2015 yang sudah disepakati bersama dengan DPRD – Dan diganti Ahok dengan perubahan Draft RAPBD yang diajukannya ke Kementerian Dalam Negeri – Dimana draft RAPB ini oleh DPRD disebut sebagai APBD yang belum jadi, karena diluar RAPBD yang memasukan adanya dana siluman tersebut dan telah disepakati sebelumnya bersama DPRD.
Kni Ahok pun diserang beramai-ramai oleh semua fraksi di DPRD yang tersinggung dan menuduh Ahok “Curigaan,” serta telah melakukan pelanggaran etika sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan mencoret RAPBD yang sudah disahkan.
Bila hak angket terkait dana siluman ini jadi dilaksanakan, mampukah Ahok bertahan dari serangan bertubi-tubi para anggota DPRD DKI Jakarta ?
Ahok yang pernah memenangkan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 sebagai tokoh antikorupsi dalam kategori pemerintah daerah ini, bukan hanya sekali ini saja berteriak lantang – Sebelum kasus dana siluman dalam APBD ini terungkap, berbagai upaya penjegalan dirinya juga sudah berkali-kali dialaminya.
Berita populer Ahok lainnya:
Ahok Berani Bubarkan FPI ! Kepala Daerah Lain Menyusul ?
Mendagri Proses Rekomendasi Ahok Bubarkan FPI
Terungkapnya Dana Siluman dalam APBD DKI Jakarta ini, sekaligus membuktikan, bahwa memberantas korupsi di negeri ini memang sangat sulit bila dilakukan sendirian. Perlu upaya dan dukungan konkrit dari dari semua pihak, terlebih lagi dukungan dari seluruh warga DKI Jakarta, selaku rakyat pembayar pajak dan pemegang kedaulatan tertingi.
( Rey / Putra )
Ogah Memasukan Dana Siluman 12 Triliun, Hak Angket Akan Jegal Ahok !
